konsultasi cerai gratis, pengacara perceraian, pengacara bandung
KANTOR HUKUM

Kantor Hukum Asep Arif Hamdan dan Rekan

Begini Cara Mengurus Perceraian Tanpa Biaya

Mengurus perceraian di pengadilan memang mebutuhkan biaya yang lumayan besar. Meskipun biaya perceraian tidaklah terlalu besar, tapi bagi masyarakat yang ekonominya pas-pasan, biaya tersebut bisa sangat membebani keuangan mereka. Jangankan ada uang buat bayar biaya cerai, buat makan sehari-hari saja belum tentu cukup. Lalu, apakah orang-orang tidak mampu tidak bisa bercerai di Pengadilan Agama?

Rasanya sungguh tidak adil jika orang yang tidak mampu ini tidak dapat bercerai di Pengadilan Agama. Jika hanya mengandalkan cerai secara agama saja, bagaimana dengan masa depan mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka dan sebagainya.

Baca Juga : Ini Dia Besaran Biaya Perceraian di Pengadilan Agama

Oleh karena itu pulalah pemerintah melalui SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum memberikan bantuan untuk orang-orang yang tidak mampu pada saat berperkara di Pengadilan yang dibiayai oleh Pemerintah melalui DIPA Pengadilan.

Bantuan saat berperkara di Pengadilan secara cuma-cuma ini lebih dikenal dengan istilah Prodeo. Prodeo sendiri dapat diberikan oleh Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri dalam perkara-perkara permohonan maupun gugatan (perdata) dengan syarat-syarat yang ditentukan.

Jadi, bukan hanya saat mengajukan dan mengurus perceraian saja yang bisa diberikan bantuan secara cuma-cuma, tapi juga untuk perkara-perkara lain misalnya isbat nikah, dispensasi kawin, penguasaan anak, pengangkatan anak dan lain sebagainya.

mengurus perceraian, perceraian prodeo

Adapun syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan secara cuma-cuma saat berperkara di Pengadilan adalah bahwa yang mengajukan gugatan atau permohonan adalah masyarakat yang tidak mampu (miskin) secara ekonomis, dengan melampirkan :

  1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah / Banjar / Nagari / Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
  2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) / Jamkesda / Askeskin / Gakin, Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Untuk mendapatkan surat keterangan tidak mampu (SKTM), silahkan datang ke kantor desa atau kelurahan setempat dengan membawa :

  • Surat Pengantar dari RT / RW.
  • Kartu Keluarga (KK).
  • Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Jadi bagi yang ingin mengurus perceraian secara prodeo, selain harus membawa KTP, buku nikah serta surat gugatan atau permohonan, juga harus menyertakan surat keterangan tidak mampu dan surat keterangan tunjangan sosial.

Oleh karena perkara prodeo ini membutuhkan persetujuan dari pihak pengadilan, maka biasanya saat proses pendaftaran, agan sista yang ingin berperkara secara prodeo diharuskan menunggu lebih lama daripada yang tidak berperkara secara prodeo.

Nah, jika perkara agan sista sudah diputus kemudian salah satu pihak mengajukan banding atau kasasi, maka agan sista harus kembali mengajukan izin berperkara secara prodeo lagi. Artinya pemberian izin berperkara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus.

Demikianlah informasi singkat kang asep tentang cara mengurus perceraian tanpa biaya. Harap diingat bahwa prodeo ini dihkususkan bagi masyarakat tidak mampu. Bagi agan sista yang mampu secara ekonomi jangan sekali-kali mengajukan perkaranya secara prodeo, karena kang asep yakin permohonan agan sista yang mampu akan langsung ditolak oleh pihak Pengadilan.

Baca Juga : 6 Alasan Cerai Yang Diperbolehkan dan Diterima di Pengadilan

Catatan :

Meskipun agan sista yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan izin berperkara secara prodeo (gratis), agan sista perlu menanyakannya dulu kepada pihak pengadilan, apakah bisa berperkara secara prodeo atau tidak. Hal ini karena terkadang anggaran DIPA di Pengadilan tersebut habis, sehingga harus menunggu anggaran tahun berikutnya. Ini biasanya terjadi di akhir-akhir tahun, sehingga untuk berjaga-jaga sebaiknya agan sista ajukan saja permohonan izin berperkara secara prodeo ini di awal atau tengah tahun.

13 Comments

Tulis Komentar